"Dalam Undang-Undang Dasar 1945, intinya adalah kita sepakat kalau kita memegang teguh demokrasi berdasarkan Pancasila, kedaulatan di tangan rakyat dan Indonesia adalah negara hukum."

Begitulah penggalan materi yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam acara silaturahmi dengan Bakomubin Jawa Barat, di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (10/5/2017). Kunjungan ini dilakukan sekaligus dalam rangkaian sosialisasi Empat Pilar MPR.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli menegaskan pentingnya bagi rakyat untuk menyadari kedaulatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Termasuk dalam memilih pemimpin dan menentukan masa depan negara.

Mengutip kata-kata Bung Hatta, Zulkifli menyatakan rakyatlah yang menunjukkan derajat suatu bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung kepada semangat rakyatnya. Hidup penganjur dan orang-orang terpelajar baru berarti kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar bahwa merekalah yang berdaulat dan berkuasa untuk menentukan republik ini akan seperti apa ke depannya.

Jika rakyat tidak menyadari hal tersebut, maka akan terjadi politik pencitraan dan transaksional.

Zulkifli menambahkan, hingga kini terdapat 18 gubernur dari 34 provinsi di Indonesia yang dijebloskan ke penjara karena politik transaksional. Demokrasi yang harusnya menyejahterakan rakyat dikhianati oleh para pemimpin yang "berselingkuh" dan melayani pihak-pihak yang telah membantunya dalam mendapatkan jabatan itu.

"Inilah yang paling merusak negeri ini, orang menghalalkan cara untuk jadi pemimpin. Bahkan mempertaruhkan agama, Pancasila, dan kebhinnekaan karena menjadi pemimpin dianggap sebagai jalan pintas menjadi kaya," tegasnya.

Rakyat harus menyadari bahwa kedaulatan dan kekuasaan ada di tangannya. Jangan pernah menukarkan kedaulatan itu dengan materi yang tidak seberapa.